Indonesia Jumlah Penderita Tuberculosis (TBC) Terbanyak

Indonesia Jumlah Penderita Tuberculosis (TBC) TerbanyakIndonesia menempati urutan ketiga di dunia dengan jumlah penderita tuberculosis (TBC) terbanyak. Kini pemerintah bisa memberantas penyakit tuberculosis tak hanya dari dana sendiri karena ada bantuan dana dari pembayaran utang yang dialihkan. Meskipun TBC termasuk penyakit yang bisa dicegah dan disembuhkan, tapi jumlah penderita penyakit ini terus meningkat di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Diperkirakan lebih dari 90.000 orang Indonesia meninggal dunia akibat penyakit ini setiap tahunnya.

Indonesia akan menggunakan dana utang yang dialihkan untuk memberantas TBC dari pemerintah Australia yang akan menghapus utang Indonesia senilai AUS$ 75 juta. Sebagai timbal baliknya Indonesia akan menggunakan setengahnya atau sekitar AUS$ 37,5 juta untuk program penanggulangan TBC secara nasional dengan didukung oleh Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.

Dana yang ada biasanya dibagi menjadi beberapa hal yang disesuaikan dengan siapa pelaksananya, yaitu:

1. Jika pelaksananya Kemenkes, maka dana akan digunakan untuk pelayanan kesehatan dan juga pengadaan obat.
2. Jika pelaksananya adalah anggota masyarakat, maka akan digunakan untuk sebagai pemberdayaan di masyarakat agar program ini bisa berhasil.
3. Jika pelaksananya adalah profesi, maka akan digunakan untuk capasity building agar program ini efektif dan efisien.

Tuberculosis memiliki dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar, karena kebanyakan penderitanya berusia antara 15-54 tahun yang mana sedang berada dalam masa-masa paling produktif.

Cara untuk menanggulangi TBC adalah dengan menggunakan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang terdiri dari lima komponen, yaitu:

1. Komitmen pemerintah untuk mempertahankan kontrol terhadap TB, dengan pendanaan yang meningkat dan berkesinambungan.
2. Penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopik yang terjamin mutunya.
3. Tatalaksana pengobatan standar, pengobatan teratur selama 6-8 bulan, melalui supervisi dan pengawasan.
4. Sistem manajemen logistik obat yang bermutu dan efektif, ketersediaan obat TB yang rutin dan tidak terputus.
5. Sistem laporan untuk monitoring dan evaluasi, termasuk penilaian dampak dan kinerja program.